Hukum Tata Negara

 
Unsur pokok dalam hukum tata negara adalah konstitusi, secara harfiah konstitusi berarti pembentukan. adapun secara istilah ialah peraturan dasar atau awal mengenai pembentukan negara.
Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis atau disebut konvensi. konstitusi tertulis merupakan peraturan yang di tulis serta sudah disahkan, contohnya Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. sedangkan  konstitusi tidak tertulis ialah peraturan yang timbul karena perilaku yang berulang-ulang atau kebiasaan dan tidak tertulis di dalam Undang-Undang serta di patuhi dan di jungjung tinggi oleh masyarakat. contohnya seorang presiden RI selalu mengadakan upacara dan berpidato pada hari kemerdekaan (17 Agustus).
Sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau di langgar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata (Drs.C.ST Kansil,S.H). sedangkan menurut Ishaq (2008)  sumber hukum ialah segalasesuatu yang menimbulkan aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga jika aturan itu dilanggar maka akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata  terhadap pelanggarnya.
Sumber hukum tata negara di Indonesia adalah segala bentuk dan wujud peraturan hukum tentang ketatanegaraan yang beresensi dan bereksistensi di Indonesia dalam suatu sistem dan tata urutan yang telah diatur.

Sumber hukum tata negara Indonesia terdiri dari sumber hukum formil dan sumber hukum materil. Sumber hukum materil yaitu Pancasila (sebagai landasan filosofis Negara Indonesia). Sedangkan sumber hukum formil diantaranya adalah Undang-Undang, Kebiasaan atau adat, Traktat (perjanjian antara dua negara atau lebih), yurisprudensi (pendapat hakim terdahulu yang pendapatnya diikuti oleh hakim sekarang dalam perkara/kasus yang sama) dan yang terakhir adalah doktrin (pendapat para ahli hukum).